MSG HARUS KETEMU RAKYAT SIPIL PAPUA

Direktur Elsham Papua, Ferry Marisan (facebook.com)Tapol

Jayapura, 11/1 —Ferry Marisan, Direktur Elsham Papua mengatakan jika kedatangan lima menteri anggota MSG pada akhirnya berakhir dengan bertemu Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) dan Gubernur Papua maka tidak usah pakai nama MSG karena salah satu kedatangan mereka itu karena proposal WPNCL yang diajukan pada saat pertemuan negara-negara anggota MSG di Noumea pada tahun 2013 lalu.

“Mereka datang itu mau lihat dan ketemu dengan masyarakat sipil Papua atas permintaan WPNCL untuk masuk menjadi anggota MSG. Sehingga kedatangan mereka itu harus ketemu dengan rakyat sipil Papua atau peserta daripada WPNCL, bukan untuk bertemu dengan gubernur dan DPRP,” kata Marisan.

Ditegaskannya, jika memang bukan mau ketemu rakyat sipil mestinya tidak boleh pakai nama MSG.
“Kalau memang mau datang dan ketemu DPRP dan Gubernur sebaiknya tidak boleh pakai nama MSG tetapi perwakilan dari Negara-negara Pasifik mitra kerja Pemerintah indonesia. Karena pemerintah provinsi Papua bukan anggota WPNCL,” tegas Ferry Marisan saat dihubungi lewat telepon genggamnya pada Sabtu (111/1/2014) di Jayapura, Papua.

“Harusnya mereka datang itu ketemu dengan rakyat sipil Papua dan para kelompok yang dianggap berseberangan dengan Negara Indonesia seperti KNPB, GEMPAR, Tapol/Napol dan Organisasi-organisasi yang dianggap berseberangan dengan Negara Indonesia agar tujuan kedatangan mereka itu tepat,” Direktur Elsham Papua ini.

Sementara itu, Nehemia Yarinap, aktifis kemanusiaan di Papua, mengatakan para menteri negara anggota MSG yang datang ke Papua itu karena diundang oleh pemerintah Indonesia untuk melihat lebih dekat pembangunan di Papua sejak Papua berintegrasi dengan Indonesia.
“Para menteri dari Negara angora MSG yang datang itu diundang oleh Indonesia dengan alasan bahwa isu-isu yang dimasukan oleh para diplomat Papua diantaranya adalah kegagalan pembangunan, pendidikan yang tak layak dan kekerasan Negara terhadap orang Papua,” kata Nemehia.

Dikatakannya, hal ini boleh saja tetapi yang dikwatirkan adalah kebenaran iformasi yang akan mereka dapat. “Kami khawatir jangan sampai pemerintah sampaikan kepada para menteri negara anggota MSG tidak realistis. Atau yang baik-baik saja. Misalnya dengan memaparkan Otsus, Otsus Plus, UP4B dan pembangunan.” lanjut Nehemia.

Dengan demikian penting juga agar para menteri negara-negara anggota MSG ini bertemu langsung dengan rakyat sipil Papua dan kelompok-kelompok yang berjuang untuk Papua merdeka,” tutup Yarinap. (Jubi/Arnold Belau)

© http://tabloidjubi.com/