"Para Menlu dan kepala delegasi sejak tanggal 11 (Januari 2014) telah berada di Indonesia dalam rangka peningkatan bilateral khususnya Pasifik dalam ekonomi dan pembangunan. Karena memang selain berkunjung ke Jakarta dan Maluku juga ke Papua. Misi ini untuk meningkatkan pemahaman di Papua dan Papua Barat," ujar Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa saat jumpa pers di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (15/1).
Marty mengatakan pembahasan ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kepada para pemimpin MSG tentang keterwakilan kelompok WPNCL dalam forum MSG. Menurut Marty, para menlu MSG tadi menyampaikan apa yang mereka alami selama kunjungan ke Papua, Papua Barat dan Maluku.
"Jadi memang ada rekomendasi yang akan dihasilkan kunjungan ini. Tadi para Menlu informasikan kepada Bapak Presiden tentang apa yang mereka alami di Indonesia dan Bapak Presiden menekankan pentingnya kerjasama Pasifik dan Asia Tenggara," ujar Marty.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Papua Nugini Rimbink Pato mengatakan tujuan kunjungan kali ini meningkatkan hubungan dengan masyarakat Indonesia. Rimbik juga dapat melihat secara langsung apa yang ada di Papua, Papua Barat dan Maluku.
"Sebagaimana diketahui lebih dari 11 juta bangsa Melanesia yang ada di dua propinsi tersebut kami juga melihat pertimbangan langsung di sana, sebagai sesama bangsa pasifik kami ingin meningkatkan hubungan ekonomi dan teknik di kawasan-kawasan tersebut," ujar Rimbink.
Pada pertemuan tadi, turut hadir pula Menteri Luar Negeri Fiji Ratu Inoke Kubuabola dan Menteri Luar Negeri Kepulauan Solomon Soalagi Clay Forau dan wakil dari FNLKS-mewakili Keledonia Baru. SBY sendiri ditemani oleh Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, Sekretaris Kabinet Dipo Alam, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa dan Menko Polhukam Djoko Suyanto.
Negara MSG yang tidak hadir yakni hanya Vanuatu. Menurut Marty, Vanuatu harus bisa menjelaskan posisinya, agar tidak lagi berubah-ubah apakah mendukung Papua dan Papua Barat bergabung dengan Indonesia ataukah tidak.
"Mengenai Vanuatu menurut saya biarkan Vanuatu yang menjelaskan posisi mereka karena kadangkala posisi Vanuatu bisa berubah dari satu pemerintah dan pemerintah lainnya dan kita siap berkomunikasi," ujar Marty.
0 komentar:
Posting Komentar