
Buchtar Tabuni
Jayapura, KNPBNews - Setelah Diplomat Internasional
tuan Benny Wenda menyeruhkan Boikot Pemilu Kolonial Indonesia, kali ini
seruan boikot dikeluarkan oleh Ketua Umum Parlemen Nasional West Papua
(PNWP), Buchtar Tabuni dari tempat persembunyian di Rimba Raya, West
Papua. Berikut Seruannya:
“Pace, Mace, Adik , Kakak ,Om , Tante, Tong Semua orang
Papua to? lebih baik tong tidak usa ikut PILPRES (Pemilihan Presiden
-red). Mengapa kita boikot PILPRE 2014 ? Pemilihan Presiden 2014 adalah
ancaman bagi orang Papua Barat. Keberadaan NKRI di Papua Barat adalah
ilegal karena status politik Papua Barat dalam NKRI belum Final. Harus
boikot dan solusinya REFERENDUM. Kami rakyat Papua Barat bukan orang
Indonesia ras Melayu melainkan kami Bangsa Papua Barat, Ras Melanesia
berbeda dengan orang Indonesia baik secara fisik maupun non fisik dan
juga letak wilayah serta geografis bedah jauh.
Selama 52 tahun hidup bersama Indonesia, setiap 5 tahun kita ikut
pemilihan Presiden DPR/DPD & DPRP namun, orang asli Papua tetap
miskin & melarat diatas kekayaan alam yang melimpah. Tong pu
mama-mama Papua berjualan di pinggir jalan. Sedangkan Tokoh-tokoh,
mol-mol besar dan kios, tempat jualan di Pasar milik Orang Pendatang.
Selain itu yang naik Presiden bukan orang Papua, lebih baik tidak usa
ke TPS. Ingat sekitar 5 menit gunakan untuk coplos tapi, kita tidak
sadar bahwa 5 menit kita gunakan di TPS mengutungkan mereka selama 5
tahun. Pemilihan Presiden ancaman bagi rakyat Papua Barat, sebab yg
calon Presiden semua Militer. WIRANTO pernah membunuh ribuan orang di
Biak pada tahun 1998, PRABOWO SUGIANTO mantan Kopasus yang Pernah
melakukan Operasi Militernya di Mapinduma kabupaten Jayawijaya Wamena
Papua Barat Selain itu mereka dua pernah melakukan pembantaian di Aceh
dan Juga Timor Leste.
Jokowi alias Joko Widodo, menjadi Presiden berarti semua kebijakan
pemeritahan dan pembangunan, akan mengandalkan militer karena belum
mengetahui kondidisi di Papua. Selain itu Jokowi dicalonkan oleh PDIP
yang ketua umumnya adalah Megawati yang pernah Membunuh Almarhum Theys H
Eluay.
Kemudian ARB alias Abu Risal Bakrie, menjadi Presiden maka semua
sumber daya alam yang ada di Papua akan diexploitasi untuk kepentingan
Negara, seperti saat ini kita lihat PT. Freeport di Timika.
Oleh sebab itu semua kebijakan dan program termasuk Pilpres adalah
ILEGAL. Hasil Pepera 1969 yang Indonesia klaim bahwa, status politik
Papua sudah final dalam NKRI merupakan Cacat hukum dan Moral oleh sebab
itu selama rakyat Papua belum menentukan nasib sendiri (Self
Determination) secara bebas melalui mekanisme internasional, maka
PILPRES 2014 harus boikot dan solusinya: Referendum.
Buchtar Tabuni masih terus diburuh oleh TNI dan Polri setelah dirinya
memimpin demo damai pada 26 November 2013 lalu. Dari tempat
persembunyiannya dia terus mengajak rakyat West Papua agar memboikot
Pemilu Presiden. “DPO tidak akan membatasi saya untuk konsolidasi boikot
PILPRES NKRI 2014 dan menuntut REFERENDUM dari kampung ke kampung. Ayo
boikot PILPRES NKRI di seluruh tanah papua.” Ujar Tabuni.
0 komentar:
Posting Komentar