00:04 am GMT + 12, 24/06/2015, Kepulauan Solomon
Kepulauan Solomon mengatakan ini akan mendukung upaya Indonesia untuk menjadi anggota Asosiasi dari kelompok ujung tombak Melanesia kembali untuk memberikan anggota pengamat Amerika gerakan pembebasan barat Papua yang blok sub regional.
Peter Shanel Agovaka, Menteri polisi, keamanan nasional dan layanan pemasyarakatan Kepulauan Solomon ditawarkan kompromi pada pertemuan Menteri luar negeri pesan yang pemerintahannya tuan di ibukota pulau Honiara minggu ini.
Kesulitan, menurut Menteri Agovaka adalah keputusan yang diambil dalam 2012 oleh pemimpin pesan untuk menghapus persyaratan yang setiap anggota yang mencari rekan anggota grup pertama harus melayani minimal lima tahun sebagai pengamat. Aturan baru itu juga termasuk ketentuan bahwa aplikasi pengamat baru harus memiliki dukungan dari 'kekuatan pemberian.'
"Kami percaya ini adalah kriteria penting yang telah dihapus. Hal ini karena kita perlu untuk dapat bekerja sama dengan seorang pengamat dan yang harus mampu menampilkan itu mematuhi semua keputusan pesan dalam jangka waktu yang diberikan. Bahwa perubahan telah dibuat, Kepulauan Solomon tegas percaya bahwa ketidakseimbangan yang disebabkan oleh keputusan di masa lalu hanya dapat terbaik diperbaiki dengan meninjau kriteria yang mana permohonan untuk Observership harus memiliki dukungan dari kekuatan penyelenggara, "kata Menteri Agovaka, yang adalah kepala delegasi ke pertemuan luar negeri pesan sejak rekan luar negeri Kepulauan Solomon , Milner Tozaka telah mengambil pimpinan pertemuan.
"Kepulauan Solomon sangat mendesak bahwa karena kami telah direvisi kriteria untuk keanggotaan Asosiasi, kita harus secara serius mempertimbangkan menghapus prasyarat bagi pengamat pelamar untuk pesan. berdasarkan ini kita dapat mempertimbangkan mengakui Indonesia menjadi anggota Asosiasi berdasarkan kriteria yang telah direvisi pada tahun 2012, sementara kami juga mempertimbangkan memungkinkan ULMWP menjadi pengamat dalam pesan. Kemudian dan hanya kemudian kita menyadari keseimbangan dalam kriteria yang berlaku untuk aplikasi keanggotaan untuk dua kategori keanggotaan dalam kelompok kami."
2012 keputusan untuk menghapus persyaratan minimum 5 tahun dan menambahkan 'kekuatan pemberian dukungan' dilakukan selama Fiji Ketua pesan.
Menteri Agovaka mengusulkan cara keluar dari masalah yang berduri upgrade Keanggotaan Indonesia pesan dari pengamat mengaitkan anggota datang di bangun panggilan oleh rekan luar negeri untuk perlu tetap oleh aturan berusia 26 tahun tubuh pengambilan keputusan konsensus.
"Sebuah isu yang dibahas oleh pejabat Senior minggu lalu dan yang akan sebelum kita untuk mempertimbangkan adalah aplikasi untuk berbagai kategori keanggotaan pada pesan, kata Menteri luar negeri Kepulauan Solomon dan Ketua FOM pesan, Milner Tozaka.
"Saya perhatikan ada minat yang besar di negara, wilayah isu ini. Namun, seperti yang Anda semua tahu, menurut perjanjian pendirian pesan, keputusan didasarkan pada konsensus. Ini berarti tidak disetujui kecuali semua orang setuju. Untuk tujuan ini, saya berharap bahwa ketika kita membahas masalah ini, kita akan dibimbing oleh kebijaksanaan dan bahwa rekomendasi apa pun yang kita tunduk kepada para pemimpin kita untuk keputusan utama mereka adalah salah satu yang seimbang dan suara.
"Dunia akan menonton dan orang-orang kami akan mendengarkan dan menonton dengan banyak antisipasi," Ketua Tozaka ditambahkan. Hal ini tidak jelas apakah Kepulauan Solomon proposal seperti yang digariskan oleh Menteri Agovaka telah diadopsi oleh para menteri luar negeri, yang mulai pertemuan mereka di ruang konferensi Heritage Park Hotel yang mewah di pusat kota Honiara.
Pilihan para menteri memiliki akan menunda keputusan ini untuk para pemimpin mereka yang akan mulai puncak mereka dua tahunan dengan retret pada hari Kamis. Diharapkan untuk bergabung dengan tuan rumah dan puncak ketua Perdana Menteri rekan dekat Manasye Sogavare dari hari ini akan menjadi rekan Fiji, Frank Bainimarama.
Partisipasi Vanuatu Perdana Menteri Sato Kilman tidak diketahui mengingat bahwa status hukum pemerintahannya adalah subyek dari sebuah petisi yang mendesak di Mahkamah Agung Vanuatu.
Lain pesan pemimpin, Perdana Menteri Peter O'Neil Papua Nugini diharapkan untuk terbang ke Honiara dalam pesawat jet resmi nya awal pada hari Rabu, waktu untuk pembukaan KTT pesan.
Keamanan di sekitar tempat diselenggarakannya KTT telah melangkah dengan anggota polisi Kepulauan Solomon Royal mempertahankan menonton 24 jam. Para pejabat juga menegaskan bahwa mundur tradisional pemimpin, awalnya direncanakan akan diselenggarakan di sebuah pulau terpencil di Provinsi tengah Solomon telah dihapuskan dan pemimpin hanya akan terus ini di dalam Heritage Park Hotel.
Sementara Direktur Jenderal pesan Peter Forau telah mengkonfirmasi bahwa rencana untuk mendirikan angkatan kepolisian pesan perdamaian telah menabrak halangan atas aturan pengambilan keputusan konsensus kelompok.
Dalam menyampaikan laporan tahunan untuk menteri luar negeri, Direktur Jenderal Forau mengatakan beberapa anggota telah menyatakan beberapa syarat tentang proposal. Ia tidak nama yang anggota tersebut. Sesuai dengan aturan konsensus pesan, Pasukan Pemelihara Perdamaian yang diusulkan hanya akan diluncurkan setelah semua anggota setuju, ia menambahkan.
Dalam briefing lokal dan luar negeri wartawan yang meliput KTT pesan minggu, Direktur Jenderal Forau menegaskan bahwa Fiji karena pengalaman dalam operasi penjaga perdamaian dengan Perserikatan Bangsa-bangsa adalah memimpin rencana untuk membentuk Angkatan.
Dia juga menegaskan bahwa Indonesia telah menawarkan US$ 500, 000 untuk pembangunan akademi angkatan kepolisian pesan di Fiji.
Pemerintah, Honiara, Melanesia tombak Group, Kepulauan Solomon, atas HeadlinesJune 24, 2015.
